Muktamar Ilmu Pengetahuan: NU Tak Boleh Netral Saat Keadilan Terancam

Muktamar Ilmu Pengetahuan: NU Tak Boleh Netral Saat Keadilan Terancam 

KUDUS – Nahdlatul Ulama (NU) ditegaskan tidak boleh bersikap netral ketika keadilan menghadapi ancaman akibat penyalahgunaan kewenangan. Sebagai masyarakat sipil keagamaan (religious civil society), NU justru dituntut menjadi kekuatan moral yang menjalankan fungsi kontrol sosial, menjaga demokrasi, serta menghadirkan keberpihakan pada kemaslahatan umat dan bangsa.

Pesan tersebut menjadi benang merah Muktamar Ilmu Pengetahuan (MIP) IV Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU Jawa Tengah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus, Sabtu (27/6/2026). Mengusung tema "Nahdlatul Ulama sebagai Masyarakat Sipil Keagamaan: Konsolidasi Gerakan, Kemandirian Organisasi, dan Transformasi Sosial", forum ini mempertemukan akademisi, ulama, peneliti, pengasuh pesantren, serta pimpinan perguruan tinggi untuk merumuskan arah gerakan intelektual NU dalam menjawab tantangan zaman.

Rektor UIN Sunan Kudus, Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si., mengatakan bahwa penyelenggaraan MIP IV merupakan kelanjutan tradisi intelektual Nahdlatul Ulama yang telah dibangun sejak Muktamar Ilmu Pengetahuan sebelumnya. Menurutnya, kesinambungan forum tersebut menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat sanad keilmuan sekaligus memastikan bahwa ilmu pengetahuan memberikan manfaat nyata bagi warga NU dan bangsa Indonesia.

"Muktamar Ilmu Pengetahuan tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi akademik. Forum ini harus melahirkan gagasan yang berdampak nyata bagi warga NU, memperkaya khazanah keilmuan, sekaligus memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tradisi pengembangan ilmu dalam NU bertumpu pada ushul fikih yang selalu mampu berdialog dengan perubahan zaman. Karena itu, perkembangan sains dan teknologi harus dipadukan dengan humaniora serta ilmu-ilmu keislaman agar kemajuan tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan.

"Orang-orang yang beraktivitas di dunia sains sesungguhnya tidak pernah lepas dari humaniora, terutama ilmu-ilmu keagamaan. Semua ilmu harus saling menguatkan dalam membangun peradaban," kata Abdurrohman Kasdi.

Menurutnya, dipilihnya UIN Sunan Kudus sebagai tuan rumah MIP IV juga memiliki makna filosofis yang kuat. Sunan Kudus dikenal sebagai waliyul ilmi, sedangkan filosofi Gusjigang—bagus akhlaknya, pandai mengaji, dan pintar berdagang—mengajarkan bahwa kecerdasan intelektual harus berjalan beriringan dengan akhlak mulia dan kemandirian ekonomi.

Sementara itu, Dr. Arie Sudjito, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan bahwa tema besar MIP IV memiliki makna strategis bagi masa depan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil.

Menurutnya, NU tidak boleh menjadi organisasi yang naif ataupun memilih bersikap netral ketika keadilan menghadapi ancaman akibat penyalahgunaan kewenangan. Independensi organisasi justru harus diwujudkan melalui keberanian menjalankan fungsi kontrol sosial, mengawal demokrasi, membela kelompok yang lemah, serta memastikan negara tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan keadilan.

Bagi Arie Sudjito, keberpihakan NU bukan kepada kepentingan politik praktis, melainkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan publik. Dengan modal tradisi keilmuan, jaringan pesantren, serta basis sosial yang luas, NU memiliki tanggung jawab historis untuk menghadirkan kritik yang konstruktif sekaligus solusi atas berbagai persoalan bangsa.

Gagasan tersebut memperoleh penguatan dalam sidang Peta Jalan Nahdlatul Ulama. Dr. Muhammad Atho'illah Shohibul Hikam, M.A., A.P.U., atau sering disapa A.S. Hikam, tokoh NU dan pengamat politik President University, menegaskan bahwa penguatan gerakan NU membutuhkan perpaduan antara tata kelola organisasi yang modern dan orientasi perjuangan sosial.

"Manajemen modern membutuhkan paradigma pembebasan. Paradigma pembebasan membutuhkan manajemen modern."

Menurut A.S. Hikam, profesionalisme organisasi tidak boleh berhenti pada efisiensi administrasi. Tata kelola yang baik harus menjadi instrumen untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, ketimpangan, kebodohan, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Sebaliknya, paradigma pembebasan memerlukan organisasi yang modern, transparan, adaptif, dan akuntabel agar cita-cita sosial NU dapat diwujudkan secara efektif.

Pesan yang tidak kalah penting disampaikan Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D., Ketua Asosiasi Dosen Penggerak (ADP) dan Guru Besar UIN Walisongo Semarang. Ia mengingatkan bahwa harakah Nahdlatul Ulama tidak boleh melupakan sejarah panjang gerakan intelektual yang telah dibangun para ulama.

"Sejarah bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga membingkai masa depan."

Menurut Abdurrahman Mas'ud, kekuatan NU lahir dari tradisi ilmu pengetahuan yang diwariskan lintas generasi. Karena itu, konsolidasi organisasi harus selalu bertumpu pada memori sejarah, penguatan tradisi intelektual, dan kemampuan membaca perubahan zaman. Organisasi yang melupakan sejarah akan kehilangan arah, sedangkan organisasi yang mampu merawat ingatan kolektif akan lebih siap menghadapi masa depan.

Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Muktamar Ilmu Pengetahuan IV tidak sekadar menjadi forum akademik, tetapi juga ruang konsolidasi pemikiran strategis bagi masa depan Nahdlatul Ulama. Tradisi ilmu pengetahuan dipertemukan dengan penguatan kelembagaan, pembaruan tata kelola organisasi, dan komitmen terhadap transformasi sosial.

Selama dua hari pelaksanaan, forum berlangsung dalam suasana yang hangat, terbuka, dan penuh semangat musyawarah. Perbedaan gagasan menjadi energi untuk memperkaya pemikiran, bukan memecah persaudaraan. Suasana tersebut menunjukkan bahwa dialog intelektual tetap menjadi karakter utama Nahdlatul Ulama dalam merespons dinamika kebangsaan.

Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin, M.Ed., berharap suasana teduh yang mewarnai pelaksanaan Muktamar Ilmu Pengetahuan IV di Kota Kudus dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan organisasi Nahdlatul Ulama secara lebih luas, termasuk dalam menyongsong Muktamar Besar PBNU mendatang.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Rozin itu, perbedaan pandangan yang muncul dalam forum intelektual merupakan bagian dari kekayaan tradisi NU. Yang lebih penting adalah kemampuan merawat ukhuwah, mengedepankan musyawarah, dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan dalam mengambil keputusan-keputusan strategis organisasi.

"Damainya pelaksanaan Muktamar Ilmu Pengetahuan IV di Kudus semoga menjadi energi positif bagi terselenggaranya Muktamar Besar PBNU yang damai, bermartabat, dan menghasilkan keputusan-keputusan terbaik bagi kemajuan Nahdlatul Ulama serta kemaslahatan bangsa," ujar KH Abdul Ghaffar Rozin.

Harapan tersebut sekaligus melengkapi benang merah Muktamar Ilmu Pengetahuan IV, bahwa NU akan semakin kokoh apabila mampu memadukan tradisi keilmuan, manajemen organisasi yang modern, kesadaran sejarah, serta keberanian moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah ancaman ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan.

Muktamar Ilmu Pengetahuan IV akhirnya menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti di ruang akademik. Ilmu harus menjelma menjadi kekuatan yang membebaskan, menjaga akal sehat publik, mengoreksi ketidakadilan, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Di titik itulah Nahdlatul Ulama meneguhkan jati dirinya sebagai masyarakat sipil keagamaan yang independen, berakar kuat pada tradisi intelektual, dan tidak pernah netral ketika keadilan dipertaruhkan.

• Facebook
• Tweeter
• Linkedin
• Pinterest

You Might Also Like

« PREV

NEXT »